Departemen Kesehatan (Depkes) RI mengaku tak pernah merencanakan dan mengganggarkan dana untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Banten, tetapi mereka mengaku mendapat surat dari Gubernur Banten Atut Chosiyah yang isinya meminta rekomendasi pembangunan RS Banten di Banten.
Demikian terungkap ketika Panitia Anggaran (Panang) DPRD Banten berkunjung ke Depkes RI guna menanyakan kebenaran isu bahwa pemerintah pusat siap memberikan dana untuk pembangunan fisik RS Banten, setelah Pemprov Banten menyediakan lahannya.
Namun, pada kesempatan itu menurut Ketua Harian Panitia Anggaran DPRD Banten Agus Puji Raharjo, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pelayanan Medik Depkes, Farid W Husain mengaku Gubernur Banten mengirimkan surat kepada Dirjen yang isinya meminta rekomendasi persetujuan dibangunnya RS Banten. Surat permohonan itu dijawab Depkes dengan mengatakan secara prinsip mendukung, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah terlebih dulu, karena pusat tidak mengalokasikan anggaran untuk itu.
Depkes sendiri menanyakan hasil studi kelayakan dari rencana pembangunan RS Banten yang ternyata diketahui belum dilakukan. Dengan demikian, rencana Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten yang mengusulkan anggaran sebesar Rp10 miliar pada perubahan APBD 2007 untuk pembebasan lahan sekitar 9.000 meter persegi yang akan dijadikan lokasi RS Banten, kemungkinan besar ditunda.
Depkes hanya menganggarkan dana sebesar Rp. 33,9 miliar untuk rumah sakit yang ada di Banten. Anggaran sebesar itu untuk RSU Pandeglang Rp. 16,5 miliar, RSU Labuan Rp. 4,850 miliar, RSU Lebak Rp. 6,1 miliar, RS Malingping Rp. 1 miliar, RSU Tangerang Rp. 1 miliar, RS Balaraja Rp. 1,5 miliar, RSU Cilegon Rp. 1 miliar, RSU Serang Rp. 1 miliar dan Laboratorium Kesehatan Banten Rp1 miliar.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar